Gorontalo — Prof. Dr. Suleman Bouti, S.Pd., M.Hum menegaskan bahwa ortografi tidak dapat dipahami semata sebagai sistem teknis penulisan bahasa, melainkan sebagai arena sosial yang sarat dengan relasi kuasa, identitas, dan legitimasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah berjudul “Ortografi dalam Masyarakat Tutur Minoritas” pada Sidang Terbuka Senat Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yang berlangsung di Auditorium UNG, Selasa (3/2/2026).

Dalam orasinya, Guru Besar bidang Sosiolinguistik Ortografi itu menjelaskan bahwa setiap sistem tulisan selalu membawa ideologi tertentu tentang siapa yang berhak menentukan bentuk bahasa yang dianggap benar dan siapa yang tersisih dari proses tersebut. Menurutnya, bagi masyarakat tutur minoritas yang hidup kuat dalam tradisi lisan, kehadiran ortografi sering kali berada di antara dua kutub: sebagai jembatan pelestarian bahasa, sekaligus potensi alienasi linguistik.

Prof. Suleman menguraikan bahwa banyak bahasa minoritas memiliki kekayaan tradisi oral berupa doa, ritual, nyanyian, dan peribahasa yang diwariskan melalui praktik tutur. Namun, ketika bahasa-bahasa tersebut dipaksa masuk ke dalam sistem tulisan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pengalaman penuturnya, bahasa justru berisiko membeku menjadi artefak, kehilangan sifat hidup dan performatifnya.

Kasus bahasa Gorontalo menjadi salah satu fokus utama kajian yang dipaparkan. Ia menyoroti keberadaan dua sistem ortografi yang hidup berdampingan, yakni Arab-Pegon sebagai warisan tradisi keagamaan dan Latin sebagai simbol modernitas serta otoritas negara. Kedua sistem ini, menurutnya, tidak sepenuhnya selaras dengan karakter fonetik dan morfologis bahasa Gorontalo, sehingga melahirkan ruang negosiasi berkelanjutan antara tradisi, kebijakan, dan teknologi.

Fenomena tersebut, lanjut Prof. Suleman, tidak berdiri sendiri. Ia membandingkannya dengan berbagai kasus global, seperti masyarakat Berber di Afrika Utara yang menggunakan tiga sistem tulisan berbeda, serta perbedaan ortografi Hindi dan Urdu yang memisahkan komunitas melalui simbol visual bahasa. Dalam konteks Indonesia, dominasi aksara Latin juga dinilai telah mendorong marginalisasi aksara-aksara lokal atas nama efisiensi dan modernitas.

Dalam orasi tersebut, Prof. Suleman juga menyinggung dampak psikologis dan sosial dari normalisasi ortografi. Ketika satu bentuk tulisan dilembagakan sebagai standar tunggal, variasi seringkali dipersepsikan sebagai kesalahan, bukan kekayaan. Hal ini, menurutnya, memperlihatkan bahwa ortografi telah beralih fungsi dari sistem representasi bunyi menjadi mekanisme sosial penegak kepatuhan.

Tantangan baru, tambahnya, datang dari dunia digital. Banyak sistem tulisan minoritas tidak kompatibel dengan papan ketik, perangkat lunak, atau standar Unicode, sehingga secara perlahan terhapus dari ruang digital. Dalam konteks Gorontalo, kesulitan menuliskan tanda glotal dan vokal panjang membuat penutur menyesuaikan diri dengan ortografi dominan, yang berpotensi mengikis variasi lokal.

Menutup orasinya, Prof. Dr. Suleman Bouti menegaskan bahwa tugas ilmuwan bahasa bukanlah sekadar menentukan mana ortografi yang benar, melainkan memahami bagaimana sistem tulisan menjadi ruang negosiasi antara masa lalu dan masa depan, antara keaslian dan adaptasi. Ortografi, menurutnya, hanya akan hidup sejauh ia diterima, digunakan, dan dicintai oleh komunitas penuturnya.